Updates.
JAKARTA - Kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis dan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, kini mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, secara tegas menyatakan bahwa DPR memiliki instrumen pengawasan yang memadai, yaitu Tim Pengawas (Timwas) Intelijen, yang siap untuk mendalami dugaan keterlibatan aparat intelijen dalam peristiwa tersebut.
"Karena pelakunya diduga berasal dari unsur BAIS, yang merupakan bagian dari aparat intelijen, maka penanganannya tidak bisa dianggap sebagai kasus biasa. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi negara, ” ujar TB Hasanuddin di Jakarta, Senin (23/03/2026).
Ia menjelaskan bahwa Timwas Intelijen ini dibentuk secara khusus oleh Komisi I DPR RI, melibatkan perwakilan dari setiap fraksi partai politik dan pimpinan komisi. Tim yang telah disahkan dan disumpah dalam Rapat Paripurna DPR RI ini memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan intelijen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pembentukan tim ini merupakan implementasi dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Undang-undang tersebut mengamanatkan adanya mekanisme pengawasan yang jelas terhadap penyelenggaraan intelijen, baik secara internal maupun eksternal. Pengawasan internal menjadi tanggung jawab pimpinan masing-masing lembaga intelijen, sementara pengawasan eksternal diemban oleh komisi di DPR RI yang secara khusus menangani bidang intelijen, yaitu Komisi I.
"Dengan dasar itu, Komisi I DPR RI memiliki kewenangan untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan institusi TNI, guna meminta penjelasan serta mendorong dilakukannya penyelidikan secara menyeluruh terhadap kasus ini, ” tegas TB Hasanuddin.
Ia menekankan pentingnya penanganan kasus ini dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas dan tidak pandang bulu terhadap siapapun yang terbukti terlibat, demi menjaga integritas institusi dan memastikan keadilan bagi korban.
"Negara harus hadir memberikan kepastian hukum. Siapapun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku, ” pungkasnya. (PERS)
Syafruddin Adi 
