Updates.
JAKARTA - Di tengah gejolak harga energi global, Indonesia berupaya keras untuk memutus rantai ketergantungan impor aspal. Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, secara tegas mendorong percepatan pemanfaatan Aspal Buton (Asbuton) sebagai pilar utama menuju swasembada aspal nasional.
Kebutuhan aspal nasional saat ini mencapai angka fantastis, sekitar 1 juta ton per tahun, dan diproyeksikan melonjak hingga 1, 5 juta ton di masa mendatang. Ironisnya, sekitar 80 persen dari kebutuhan tersebut masih dipenuhi dari aspal berbasis minyak bumi yang harus diimpor dari luar negeri.
“Namun demikian, hampir 80 persen masih bergantung pada aspal yang berbasis pada minyak bumi yang kita impor, ” ungkap Dody Hanggodo dalam sebuah diskusi dengan awak media di Jakarta, Kamis (02/04/2026).
Situasi geopolitik global, khususnya yang terjadi di kawasan Timur Tengah, telah memberikan pukulan telak terhadap stabilitas harga energi. Fluktuasi ini secara langsung merembet ke sektor infrastruktur, mengerek biaya pembangunan dan menyoroti kerentanan ketergantungan pada pasokan asing.
“Situasi ini mendorong harga minyak menjadi berfluktuasi semakin tinggi dan berimbas langsung kepada sektor infrastruktur kita, khususnya pada material strategis seperti aspal, ” jelas Dody.
Dampak nyata dari kondisi ini adalah munculnya risiko dalam pembangunan nasional akibat ketergantungan terhadap impor material strategis. Namun, di tengah tantangan ini, tersimpan potensi besar yang belum tergarap optimal. Indonesia dianugerahi cadangan Aspal Buton yang melimpah di Pulau Buton, namun pemanfaatannya masih sangat terbatas.
Saat ini, kontribusi Aspal Buton dalam memenuhi kebutuhan aspal nasional baru menyentuh angka 4 persen. Angka ini jauh dari harapan untuk mengamankan masa depan infrastruktur bangsa.
Untuk itu, Kementerian PUPR memasang target ambisius: meningkatkan pemanfaatan Aspal Buton dalam konstruksi jalan nasional hingga mencapai minimal 30 persen. Langkah ini bukan sekadar soal angka, melainkan sebuah lompatan strategis untuk kemandirian.
“Ini adalah sebuah peluang bagi kita untuk ke depan bisa makin berdiri sendiri di atas kaki kita sendiri, ” tegas Dody.
Lebih dari sekadar penguatan kemandirian, kebijakan ini juga menjanjikan keuntungan ekonomi yang signifikan. Pemanfaatan Aspal Buton berpotensi menghemat devisa negara hingga mencapai Rp4 triliun. Tak hanya itu, kebijakan ini juga diperkirakan akan mendongkrak penerimaan pajak negara hingga sekitar Rp2 triliun.
“Potensi penghematan devisa negara akan mencapai sekitar Rp4 triliun, dan dengan penambahan penerimaan pajak sekitar hampir Rp2 triliun, ” paparnya.
Lebih jauh lagi, pengembangan industri Aspal Buton ini diprediksi akan menciptakan nilai tambah ekonomi yang luar biasa, diperkirakan mencapai Rp23 triliun. Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat memupuk industri dalam negeri sekaligus memastikan pasokan material konstruksi yang stabil dan terjamin. (PERS)
Prijo Atmodjo 
Syafruddin Adi 
Agung widodo 
