Updates.
BOGOR - Suasana akrab menyelimuti kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada Sabtu malam, 11 Oktober 2025. Malam itu, Presiden kedatangan tamu istimewa: Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Ahmad Muzani, beserta sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih. Pertemuan ini menjadi ajang penting untuk mendiskusikan berbagai persoalan krusial yang tengah menjadi sorotan publik dan pemerintah.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan detail pertemuan tersebut. “Malam minggu ini, Presiden Prabowo memanggil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani beserta Menko Kumham Imipas, Mensesneg, Seskab, Kepala BIN, Wakil Panglima TNI serta Wamenpora untuk berdiskusi dan mendengar beberapa isu terkini tanah air di kediaman Hambalang, Bogor, ” ujarnya dalam sebuah keterangan tertulis.
Dalam dialog yang hangat, Ketua MPR RI Ahmad Muzani tidak hanya hadir sebagai tamu, namun juga turut memberikan perspektif dan masukan berharga. Pandangan tersebut dirangkum dari hasil serap aspirasi yang dihimpun dari anggota MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Harapannya, masukan ini dapat memperkuat fondasi dan arah kebijakan pemerintah yang sedang berjalan.
“Ketua MPR memberikan beberapa pendapat dan masukan terkait program strategis yang sedang dijalankan Pemerintah. Termasuk masukan-masukan dari anggota MPR / DPR yang disampaikan melalui Ketua, ” imbuh Seskab Teddy.
Seskab Teddy Indra Wijaya menekankan betapa vitalnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif. Ia percaya, komunikasi dan kolaborasi yang kokoh adalah kunci utama untuk memastikan setiap program pemerintah berjalan efektif, menyentuh seluruh lapisan masyarakat, dan terdistribusi merata di penjuru nusantara.
“Kolaborasi yang baik dan konsisten antara Legislatif dengan Eksekutif akan memastikan program yang ada dapat menyentuh sampai ke sisi masyarakat terbawah serta menyebar di seluruh Indonesia, ” tegasnya.
Pertemuan yang berlangsung di Hambalang ini bukan sekadar pertemuan formal, melainkan sebuah cerminan semangat dialog dan kerja sama antarlembaga negara. Ini adalah upaya bersama untuk menjaga stabilitas nasional dan membangun fondasi pemerintahan yang inklusif, yang senantiasa mendengarkan dan merespons kebutuhan rakyat. (PERS)
