Ibrahim
MAGELANG - Di tengah riuhnya perubahan zaman yang bergerak secepat kilat, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) mengambil langkah strategis. Mereka menggelar Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) khusus bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia. Tujuannya jelas: membekali para pemimpin daerah dengan kepemimpinan tangguh demi mewujudkan cita-cita besar Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan vital ini berlangsung di lingkungan Akademi Militer Magelang, sebuah arena yang sarat dengan nilai disiplin dan ketahanan. Di sinilah, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan pesan penting yang menggugah. Beliau menegaskan bahwa era kini menuntut para pemimpin daerah untuk memiliki kepekaan luar biasa dalam membaca setiap gelombang perubahan yang begitu cepat dan penuh disrupsi.
"Pemimpin yang tidak mampu membaca tanda-tanda zaman akan tertinggal, " ujar Bima Arya dengan nada tegas saat memberikan pembekalan kepada para peserta KPPD pada Kamis (16/4/2026). Ia melanjutkan, "Perubahan hari ini berlangsung sangat cepat dan melahirkan aktor-aktor baru di luar struktur konvensional."
Ia menggambarkan bagaimana dinamika global saat ini ibarat lautan yang bergelombang dahsyat, ditandai oleh disrupsi radikal dan kemunculan kekuatan-kekuatan baru. Fenomena ini tidak hanya merambah ranah politik, namun juga merasuk ke jantung ekonomi dan ruang digital yang semakin tak terbatas. Kondisi inilah yang kemudian menuntut adanya kepemimpinan daerah yang tidak hanya adaptif, namun juga responsif, serta mampu membangun pengaruh yang kuat di tengah lanskap komunikasi publik yang terus bertransformasi.
Tak hanya itu, Bima Arya juga menyoroti pergeseran geopolitik global yang semakin mengarah pada multipolaritas. Hal ini, menurutnya, menuntut para pemimpin daerah untuk senantiasa memiliki perspektif strategis yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.
Dengan penuh keyakinan, Bima Arya menekankan bahwa Indonesia tengah berada di ambang momentum emas untuk menjelma menjadi negara maju dalam dua dekade ke depan. Peluang ini, yang didukung oleh bonus demografi yang melimpah, hanya dapat diraih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan penuh kolaborasi.
Menyadari peran krusial ini, lembaga legislatif daerah, DPRD, dinilai sangat menentukan. Khususnya dalam menjembatani sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah melalui tiga fungsi utamanya: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Saya pribadi merasakan betapa pentingnya fungsi-fungsi ini dalam membawa perubahan nyata di daerah.
"DPRD adalah aktor kunci dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif di daerah. Fungsi pengawasan dan penganggaran harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung agenda nasional, " tegasnya, sebuah pernyataan yang sangat saya amini dari pengalaman di lapangan.
Melalui gelaran KPPD ini, Lemhannas RI bertekad untuk memupuk kapasitas kepemimpinan para pimpinan DPRD. Mereka diharapkan dapat memiliki wawasan kebangsaan yang kokoh, kemampuan berpikir strategis yang tajam, serta kesiapan penuh dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di tengah kompleksitas dinamika global yang terus berubah.
Lebih dari sekadar kursus, kegiatan ini menjadi sebuah ajang strategis untuk mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efektif dan adaptif, tetapi juga benar-benar berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara. (PERS)
