Updates.
JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan peran krusial Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menopang jalannya pemerintahan daerah. Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menekankan bahwa APIP harus bertransformasi menjadi mitra strategis yang mampu menyajikan informasi bernilai demi pengambilan keputusan yang tepat.
“APIP juga perlu memberikan solusi dini bagi permasalahan, tangkas mengatasi risiko, dan merekomendasikan mitigasi risikonya, ” ujar Ateh saat Rapat Koordinasi Nasional Pembinaan dan Pengawasan (Rakornas Binwas) Inspektorat Daerah Tahun 2025 di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Ateh mengidentifikasi dua tantangan utama yang dihadapi APIP saat ini. Pertama, masih terpaku pada kepatuhan administratif semata. Kedua, mayoritas APIP belum memiliki kapabilitas yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah secara optimal, serta belum efektifnya pelembagaan peran APIP.
Untuk mengatasi hal ini, BPKP telah memperbaharui model kapabilitas APIP. Model ini mencakup lima elemen esensial yang menjadi fondasi bagi APIP untuk menjalankan perannya secara efektif. Kelima elemen tersebut meliputi kualitas peran dan layanan, profesionalisme penugasan, manajemen pengawasan, pengelolaan sumber daya, serta budaya dan hubungan organisasi.
Lebih lanjut, dalam rangkaian acara tersebut, Ateh turut menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Penguatan APIP Daerah antara Kementerian Dalam Negeri dan BPKP. Sebuah langkah maju juga ditandai dengan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) versi 2.0, sebuah terobosan untuk pengelolaan keuangan desa yang lebih transparan dan akuntabel.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian turut menggarisbawahi tiga peran penting dan strategis APIP. “APIP memiliki tiga peran penting dan strategis, yaitu early warning, consulting, dan quality assurance. Inspektorat atau APIP merupakan garda terdepan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, ” tegas Mendagri.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, S. M. Mahendra Jaya, menjelaskan tujuan diselenggarakannya acara ini. “Tujuan diselenggarakan acara ini untuk meningkatkan pemahaman APIP dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan (binwas) program strategis nasional pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu juga bertujuan untuk menyelaraskan strategi dan memperkuat sinergi binwas APIP dalam mendukung keberhasilan pencapaian target program strategis nasional pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, ” papar Mahendra Jaya. (PERS)
