Updates.
DENPASAR - Kondisi sektor pariwisata Indonesia saat ini masih menua, bergantung pada suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Situasi ini kontras dengan banyak negara lain yang menjadikan pariwisata sebagai pilar utama pendapatan negara. Pandangan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, dalam sebuah kunjungan kerja di Denpasar, Bali, Jumat (31/10/2025).
Lamhot Sinaga mengungkapkan keprihatinannya, menyoroti bahwa Kementerian Pariwisata (Kemenpar) sebagai regulator, tidak bisa bergerak sendiri. Ia mempertanyakan apakah anggaran yang dialokasikan untuk Kemenparekraf sudah memadai dalam upaya membangun destinasi super prioritas. Menurutnya, diperlukan kolaborasi yang erat dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pariwisata, seperti InJourney.
Sebagai contoh nyata, Lamhot menyinggung kiprah BUMN perhotelan, Hotel Indonesia Natour (HIN). Ia menyayangkan HIN hanya memiliki aset hotel di Bali, sementara potensi besar di destinasi lain seperti Danau Toba belum tergarap optimal. Padahal, potensi di sana sangat kaya, mulai dari keindahan alam, hingga peluang untuk mengembangkan berbagai jenis pariwisata seperti wisata alam, event, atraksi, hingga sport tourism.
"Kalau di sana sudah tumbuh perhotelannya sudah tumbuh, objek wisatanya jelas sudah ada, baik wisata alam, lalu kemudian di situ ada event, ada atraksi, ada sport tourism segala macam, maka secara tidak langsung pariwisata itulah yang menjadi kontributor utama terhadap APBN, " jelas Lamhot kepada Parlementaria.
Lebih lanjut, Lamhot menyoroti kelangkaan sport tourism yang dapat diandalkan di Indonesia. Ia membandingkan dengan negara lain yang telah sukses memonetisasi olahraga, seperti Spanyol dengan adu bantengnya, atau Inggris, Italia, dan Jerman yang mampu menarik jutaan wisatawan berkat liga sepak bola mereka yang mendunia.
Lamhot menaruh harapan besar pada Menteri Pemuda dan Olahraga saat ini, Erick Thohir, untuk mendorong pertumbuhan sport tourism. Ia meyakini sektor ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan bahwa peran utama pemerintah seharusnya tidak hanya sebatas menopang pariwisata dengan APBN. Fokus utama pemerintah, menurutnya, harus diarahkan pada tiga hal krusial: membangun infrastruktur dasar yang memadai, memastikan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah, serta melakukan marketing dan promosi secara masif.
Meskipun destinasi seperti Danau Toba dan Raja Ampat sudah mulai dikenal di kalangan turis Eropa dan mancanegara lainnya, Lamhot mengkritik lemahnya upaya promosi. Ia mencontohkan minimnya partisipasi Indonesia dalam pameran pariwisata berskala internasional yang sebanding dengan event besar seperti Osaka Exhibition di Jepang.
Dengan fokus pada tiga peran vital tersebut, Lamhot berharap target kunjungan wisman dapat melonjak dari 12 juta menjadi lebih dari 20 juta pada tahun mendatang. Peningkatan jumlah wisman, terutama yang berasal dari segmen long stay yang didorong oleh penyelenggaraan event dan sport tourism, akan memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara.
"Minimal berarti dia harus tinggal tujuh hari. Tujuh hari dikali $1.390, ya kurang lebih sudah sekitar $13.000 per satu orang yang spend. Kalau dikalikan sekian juta orang, sudah berapa triliun? Hanya dari wisman, " papar Lamhot, menggambarkan potensi ekonomi yang bisa diraih.
Lamhot menekankan bahwa seluruh rencana strategis ini harus dirancang secara sistematis oleh pemerintah. Hal ini sebagai turunan dari undang-undang pariwisata yang ada, demi mewujudkan kemandirian sektor pariwisata agar mampu memberikan kontribusi besar dan berkelanjutan bagi APBN Indonesia. (PERS)
