Updates.
JAKARTA - Komisi VI DPR RI secara tegas menekankan urgensi konsolidasi dan keberlanjutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya pada periode 2024-2025. Penekanan ini muncul lantaran perusahaan-perusahaan plat merah di sektor konstruksi memegang peranan krusial dalam memajukan pembangunan infrastruktur di seluruh penjuru negeri. Keberadaan mereka bukan sekadar entitas bisnis, melainkan tulang punggung yang menopang kemajuan bangsa.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengungkapkan betapa pentingnya peran BUMN Karya dalam menghadapi tantangan struktural di industri konstruksi. Tantangan ini, jika tidak diatasi, dapat secara langsung menghambat kelancaran pembangunan dan berdampak pada kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
“Tahun 2024 menjadi periode konsolidasi bagi banyak BUMN karya, termasuk Nindya Karya dan Brantas Abipraya. Kinerja keduanya menunjukkan perkembangan yang patut dicatat, baik dari sisi pendapatan, laba maupun kapasitas mengamankan nilai tender dan portofolio proyek, ” ujar Adisatrya Suryo Sulisto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR bersama jajaran direksi PT Nindya Karya dan PT Brantas Abipraya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Rapat ini merupakan wujud nyata fungsi pengawasan DPR. Tujuannya ganda: memastikan pembangunan infrastruktur nasional berjalan efektif dan efisien, menjaga beban fiskal negara tetap terkendali, sekaligus menjamin layanan publik yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Menyambut tahun 2025, sektor konstruksi dihadapkan pada lanskap yang dinamis. Adisatrya menggarisbawahi adanya efisiensi anggaran pemerintah, persaingan yang semakin sengit, serta kebutuhan mendesak untuk memperkuat efisiensi operasional dan likuiditas perusahaan. Hal ini menuntut kewaspadaan dan strategi adaptif dari para pelaku industri.
Oleh karena itu, evaluasi kinerja semester I 2025 dinilai sebagai momentum krusial oleh Komisi VI DPR. Tujuannya adalah untuk memverifikasi bahwa fondasi perbaikan yang telah dibangun pada tahun 2024 benar-benar kokoh dan berlanjut. Komisi VI DPR memerlukan pemahaman mendalam mengenai kondisi terkini kedua BUMN tersebut.
“Ini penting untuk menjaga kepercayaan industri dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, ” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Selain evaluasi jangka pendek, Komisi VI DPR juga mendorong kedua perusahaan untuk memaparkan visi dan strategi jangka panjang. Peta jalan pengembangan usaha untuk tahun 2026, termasuk strategi bisnis, rencana diversifikasi, hingga pola mitigasi risiko di tengah tekanan industri, menjadi sorotan utama. Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu menjamin keberlanjutan usaha sekaligus memperkuat kemampuan perusahaan dalam mengemban mandat pembangunan nasional. (PERS)
