Updates.
MEDAN - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tak tinggal diam melihat inflasi di Sumatera Utara meroket hingga menjadi yang tertinggi di seluruh Indonesia. Dengan angka 5, 32 persen secara tahunan, kondisi ini jelas terasa memberatkan masyarakat.
Teguran keras dilayangkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam forum penting Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah. Bukan hanya Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang menjadi sorotan, namun juga sembilan gubernur lainnya yang daerahnya juga menghadapi fenomena serupa.
"Bapak-ibu sekalian, inflasi 5, 32 (persen) dalam suatu provinsi (Sumatra Utara) itu sudah terasa perubahan harganya bagi masyarakat. Kami mohon menjadi perhatian para gubernur, khususnya 10 provinsi tertinggi, " ujar Tomsi dalam Rakor yang disiarkan di kanal YouTube Kemendagri, Senin (6/10).
Ia menekankan pentingnya keseriusan para kepala daerah dalam mengatasi masalah ini. "Teman-teman kepala daerah dan pemerintah daerah harus bekerja keras, daerah yang merah-merah ini. Kenapa? Karena yang lain bisa, gitu loh, yang lain bisa (menekan inflasi), " desaknya.
Bahkan, Tomsi membandingkan Sumatera Utara dengan Provinsi Papua Pegunungan. Ia mengakui tantangan distribusi di medan yang sulit di Papua Pegunungan, namun provinsi tersebut berhasil mencatat inflasi lebih rendah, yakni 3, 55 persen.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengapa provinsi lain yang memiliki jalur distribusi lebih mudah justru mengalami lonjakan inflasi. Tomsi mendesak para pimpinan daerah untuk segera mengambil tindakan nyata.
"Bapak ibu sekalian kami mohon cek kembali ini, cek kembali, perhatikan, berusaha sekeras-kerasnya! Dari daftar-daftar itu masih terlihat ada kabupaten kota yang berharap anugerah Tuhan yang Maha Esa saja, usahanya tidak maksimal, " sindirnya.
Ia juga menyarankan evaluasi terhadap dinas-dinas yang dinilai kurang bergerak. "Bagi kepala daerah, kalau umpamanya dinas-dinasnya tidak bergerak, mungkin selayaknya untuk dievaluasi. Kita bekerja di sini setiap minggu meluangkan waktu 3 jam untuk mengabdikan diri kepada masyarakat. Berbuat yang terbaik supaya barang-barang, terutama yang kita konsumsi sehari-hari itu terjangkau dan tidak mengalami kenaikan yang tinggi, " tegasnya.
Data yang disampaikan Kemendagri ini sejalan dengan catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengonfirmasi bahwa inflasi nasional pada September 2025 mencapai 2, 65 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Dari 38 provinsi, 37 provinsi tercatat mengalami inflasi, sementara hanya satu provinsi yang mengalami deflasi. Amalia secara spesifik menyebut Sumatera Utara sebagai provinsi dengan inflasi tahunan tertinggi.
"Yang mengalami inflasi tertinggi adalah Sumatra Utara, year on year. Jadi, kalau secara year on year Sumatra Utara mengalami (inflasi) 5, 32 persen, Riau 5, 08 persen, Aceh mengalami 4, 45 persen, " jelas Amalia.
Penyumbang terbesar inflasi tahunan ini adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang melonjak 9, 59 persen yoy, diikuti oleh makanan, minuman, dan tembakau yang naik 5, 01 persen secara tahunan.
"Inflasi 2, 65 persen yoy itu disumbang oleh perawatan pribadi dan jasa lainnya, yang dalam hal ini adalah karena didorong oleh kenaikan harga emas, " tandas Amalia.
Berikut adalah daftar 10 provinsi dengan inflasi tertinggi per September 2025:
1. Sumatera Utara: 5, 32 persen
2. Riau: 5, 08 persen
3. Aceh: 4, 45 persen
4. Sumatera Barat: 4, 22 persen
5. Sulawesi Tengah: 3, 88 persen
6. Jambi: 3, 77 persen
7. Sulawesi Tenggara: 3, 68 persen
8. Papua Pegunungan: 3, 55 persen
9. Sumatera Selatan: 3, 44 persen
10. Papua Selatan: 3, 42 persen
(PERS)
