Updates.
JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyuarakan desakan kuat agar majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Kupang menjatuhkan hukuman maksimal bagi AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmadja, mantan Kapolres Ngada, yang terjerat kasus pencabulan terhadap tiga anak di bawah umur. Penantian selama tujuh bulan ini menjadi krusial bagi KPAI untuk memastikan penanganan hukum yang serius dan berkeadilan.
"Sudah tujuh bulan dan kita menantikan seberapa beratnya putusan terhadap terdakwa eks Kapolres Ngada. Perlu sekali dipastikan penanganan hukumnya ini sangat serius, termasuk putusannya diharapkan bisa maksimal terhadap terdakwa, " tegas Anggota KPAI Dian Sasmita dalam sebuah konferensi pers daring di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Perhatian serius KPAI ini didasari oleh fakta bahwa perbuatan Fajar merupakan bentuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Posisi dan kewenangan yang dimiliki terdakwa sebagai pejabat publik, Kapolres saat kejadian, menciptakan ketidaksetaraan yang mencolok dengan para korbannya.
"KPAI sangat menaruh perhatian serius mengingat kasus kekerasan seksual ini bukan kasus biasa karena dilakukan oleh pejabat publik. Pada saat kejadian, terdakwa masih bersatu sebagai Kapolres sehingga mempunyai kewenangan, kekuasaan, posisi yang sangat tidak setara dengan para korbannya, " ujar Dian Sasmita.
Jaksa penuntut umum sebelumnya telah menuntut Fajar dengan hukuman penjara selama 20 tahun, ditambah denda Rp5 miliar subsider 1 tahun 4 bulan penjara. Tidak hanya itu, Fajar juga dituntut untuk membayar restitusi sebesar Rp359 juta kepada ketiga korban yang masih belia.
Kasus yang memilukan ini pertama kali terungkap pada Maret 2025. AKBP Fajar diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak dengan rentang usia 6, 13, dan 16 tahun. Lebih mengerikan lagi, Fajar diduga merekam aksi bejatnya dan mengunggah video tersebut ke situs atau forum pornografi anak di darkweb.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Kupang dijadwalkan untuk membacakan putusan akhir terhadap AKBP Fajar pada Selasa (21/10/2025). (PERS)
Syafruddin Adi 
