Ibrahim
MAGELANG menjadi saksi pertemuan penting antara Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI dan para Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia. Dalam rangkaian Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang digelar di Akademi Militer, Kamis (17/4/2026), hadir sosok sentral dalam pemberantasan korupsi di tanah air: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto. Kehadirannya bukan sekadar seremonial, melainkan sebuah upaya strategis Lemhannas RI untuk menanamkan pemahaman mendalam kepada para pemimpin daerah mengenai betapa krusialnya integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam paparannya yang lugas, menggarisbawahi bahwa perjuangan melawan korupsi tidak boleh hanya berhenti pada tataran penindakan. Ia menekankan urgensi penguatan sisi pencegahan yang melibatkan seluruh elemen bangsa, dengan DPRD memegang peran kunci di tingkat daerah. "Kalau Bapak-Ibu semua ini sepakat untuk kita lakukan bersama-sama, maka saya yakin penindakan itu angkanya akan semakin turun, " ujar Setyo Budiyanto, penuh keyakinan.
Ia melanjutkan, peran strategis DPRD dalam memastikan roda pemerintahan berjalan lurus dan efektif melalui tiga fungsi utamanya: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Posisi DPRD dianggap sangat vital dalam merancang sistem yang mampu menutup celah potensi penyimpangan sejak dini. Oleh karena itu, penguatan upaya pencegahan, terutama dalam membangun sistem yang transparan, akuntabel, dan berlandaskan integritas di setiap daerah, menjadi prioritas yang tak bisa ditawar.
Lebih jauh, Setyo Budiyanto mengingatkan kepada hadirin bahwa dampak korupsi tidak hanya merugikan kas negara. Lebih dari itu, praktik keji ini secara langsung merenggut kualitas pelayanan publik yang seharusnya dinikmati masyarakat, menghambat pembangunan infrastruktur yang krusial, bahkan merampas hak kesejahteraan generasi mendatang. "Korupsi itu bukan sekedar kejahatan, tapi mencuri masa depan dan hak anak cucu kita, " tegas Setyo Budiyanto, sebuah pengingat yang menusuk kalbu.
Integritas, dalam pandangan Ketua KPK, bukan hanya soal moralitas semata. Ia adalah penentu utama daya saing ekonomi suatu daerah, mulai dari kemampuan menarik investor hingga mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui gelaran KPPD yang berlangsung dari 15 hingga 19 April 2026, Lemhannas RI terus berupaya membekali para pimpinan DPRD dengan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni, agar mereka dapat menjalankan amanah rakyat secara optimal dalam mengawal kebijakan publik dan memperkokoh benteng pencegahan korupsi di seluruh penjuru negeri. (PERS)
Agung widodo 
Prijo Atmodjo 
