Updates.
JAKARTA - Masa depan penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tampaknya semakin terang. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait hal ini. Keputusan ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk menuntaskan kewajiban finansial proyek ambisius tersebut.
“Kita tinggal tunggu Keppres saja, ” ujar Luhut dengan nada optimis usai acara “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8?onomic Growth” di Jakarta pada Kamis (16/10/2025).
Luhut menjelaskan bahwa Presiden Prabowo berencana membentuk tim khusus yang akan fokus merancang strategi pembayaran utang KCIC. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah finansial yang menyertai pembangunan kereta cepat tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani, dan keduanya sepakat bahwa penyelesaian utang ini memerlukan kolaborasi yang kuat.
Mengenai skema pembayaran, Luhut mengindikasikan bahwa penyelesaian utang KCIC akan mengacu pada mekanisme restrukturisasi. Meskipun sumber dana pastinya belum diungkapkan, Luhut membuka opsi pemanfaatan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu alternatif pembayaran. Namun, satu hal yang pasti, Luhut menegaskan bahwa pelunasan utang KCIC tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tidak ada yang pernah meminta APBN. Restrukturisasi. Saya sudah bicara dengan China karena saya dari awal mengerjakan itu, ” tegas Luhut, menekankan bahwa solusi yang dipilih adalah restrukturisasi dan bukan suntikan dana dari APBN.
Dalam pandangannya, Luhut mengingatkan bahwa esensi transportasi publik bukanlah untuk mengejar keuntungan semata, melainkan untuk melayani masyarakat. Ia berpendapat bahwa transportasi umum di seluruh dunia selalu membutuhkan subsidi dari pemerintah, namun subsidi tersebut haruslah terukur dan efisien.
Sebelumnya, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, telah menyatakan bahwa proses penyelesaian utang masih dalam tahap evaluasi internal. Pihaknya belum melakukan komunikasi formal dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan. Rosan menekankan bahwa setiap keputusan di Danantara diambil secara terstruktur dan terukur, dengan komitmen untuk berdiskusi mendalam dengan kementerian terkait sebelum menyampaikan opsi terbaik kepada publik.
Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, sebelumnya telah memaparkan dua skema yang sedang dikaji. Skema pertama adalah penambahan ekuitas atau penyuntikan dana segar. Skema kedua adalah pengambilalihan infrastruktur proyek oleh negara, yang kemudian akan menjadi aset negara, sejalan dengan model kepemilikan pada industri perkeretaapian lainnya.
Sebagai pengingat, total investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai sekitar 7, 27 miliar dolar AS atau setara Rp120, 38 triliun. Mayoritas pendanaan, sekitar 75 persen, berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB) dengan bunga yang relatif rendah, yaitu 2 persen per tahun. (PERS)
