Updates.
MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) kini tengah serius mengkaji gagasan pembentukan sebuah satuan kerja yang bersifat lintas instansi. Tujuannya mulia: untuk menciptakan wadah dialog yang efektif, memfasilitasi penyampaian aspirasi publik agar terdengar dan dipahami oleh pemerintah.
Gagasan ini mengemuka dalam sebuah forum penting, yakni Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Sulawesi Selatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Makassar pada hari Senin, 9 Februari 2026. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, membeberkan lebih lanjut mengenai substansi di balik wacana ini.
"Bapak Gubernur mendapatkan masukan dan saran tentang pembentukan satgas. Tapi substansi dari ide ini adalah untuk membuka ruang dialog dan aspirasi tanpa merugikan masyarakat dan kepentingan umum, " jelasnya, Rabu, 11 Februari 2026.
Beliau menegaskan bahwa kajian yang sedang berjalan ini masih bersifat konseptual. Belum ada langkah konkret menuju pembentukan struktur organisasi baru atau perumusan kebijakan operasional. Fokus utamanya adalah bagaimana meningkatkan fasilitasi komunikasi agar setiap suara masyarakat dapat tersampaikan secara terbuka dan diterima dengan baik.
Pemprov Sulsel memandang aktivitas penyampaian pendapat di muka umum sebagai denyut nadi demokrasi yang perlu dijaga. Data kepolisian di Makassar mencatat adanya peningkatan jumlah aksi demonstrasi sepanjang tahun 2025 dibandingkan periode sebelumnya. Fenomena ini dianggap sebagai dinamika sosial yang harus dikelola dengan bijak melalui komunikasi yang efektif dan saling menghormati.
Di sisi lain, Sulawesi Selatan berhasil mencatat capaian positif dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Pemerintah daerah terus memantau perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia sebagai tolok ukur dalam penyusunan kebijakan yang berbasis data dan fakta.
Dalam upaya pembangunan daerah, pemerintah berkomitmen untuk senantiasa menjaga ruang demokrasi tetap terbuka, seiring dengan peningkatan kualitas layanan publik dan penciptaan iklim daerah yang kondusif. Pertumbuhan signifikan dalam realisasi investasi di Sulsel sepanjang tahun 2025 menjadi bukti nyata geliat positif pembangunan di provinsi ini.
Kajian yang digagas pemerintah daerah ini berorientasi pada satu tujuan utama: memastikan prinsip dialog yang sehat, kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, dan ketertiban umum dapat berjalan beriringan demi kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat. (PERS)
