Updates.
JAKARTA - Kabar gembira bagi jutaan peserta BPJS Kesehatan! Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah mengonfirmasi kesiapan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk melunasi tunggakan iuran program jaminan kesehatan nasional tersebut. Langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah sesuai janji Presiden.
“Tadi minta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan, ” ujar Purbaya usai pertemuan dengan jajaran BPJS Kesehatan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (22/10/2025).
Meski dana segar telah disiapkan, Purbaya tak lupa menekankan pentingnya perbaikan tata kelola internal di tubuh BPJS Kesehatan. Tujuannya jelas, untuk mencegah kebocoran anggaran di masa mendatang. Salah satu sorotan utamanya adalah perlunya meninjau ulang peraturan yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi terkini.
Sebagai ilustrasi, Purbaya menyoroti aturan Kementerian Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit memiliki 10 persen ventilator. Menurutnya, kebijakan ini sudah selayaknya direvisi mengingat pandemi COVID-19 telah berlalu. Ia melihat adanya potensi pemborosan anggaran.
“Akhirnya karena mereka (rumah sakit) sudah beli, setiap pasien diarahkan ke alat itu, sehingga tagihan ke BPJS-nya besar. Jadi saya meminta mereka mengakses alat mana yang harus dibeli dan nggak harus dibeli, ” jelas Purbaya, prihatin melihat potensi pembengkakan biaya yang dibebankan kepada BPJS.
Namun, Purbaya menegaskan bahwa evaluasi kebijakan ini harus tetap melibatkan para ahli di bidang kesehatan. Tujuannya agar revisi yang dilakukan tetap mampu memenuhi kebutuhan esensial dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Selain perbaikan regulasi, Purbaya juga mendorong BPJS Kesehatan untuk memaksimalkan potensi sistem teknologi informasi (IT) yang dimiliki. Ia mengungkapkan kekagumannya melihat tim IT BPJS Kesehatan yang berjumlah 200 orang.
“Itu sudah (seperti) perusahaan komputer sendiri, gede banget. Ya sudah, saya bilang bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka seluruh Indonesia dan pakai AI (akal imitasi), ” tuturnya, penuh harapan akan kemajuan teknologi di sektor kesehatan.
Purbaya meyakini, integrasi sistem teknologi yang canggih akan mampu mendeteksi berbagai permasalahan dalam layanan kesehatan secara efektif, termasuk proses klaim yang kerap bermasalah.
“Itu patut diinvestigasi. Yang begitu akan diselesaikan dengan cepat. Jadi, saya harapkan sih enam bulan ke depan itu (IT) sudah bekerja. Mereka bilang bisa. Kalau bisa sih harusnya BPJS kita merupakan IT di sistem rumah sakit yang terbesar dan terbaik di dunia, ” harapnya.
Sebagai penutup, bendahara negara ini memastikan tidak akan ada sanksi jika BPJS Kesehatan menghadapi kendala dalam memenuhi amanat tersebut. Namun, ia tetap berharap agar pekerjaan rumah ini dapat diselesaikan dengan baik, mengingat betapa vitalnya peran BPJS Kesehatan dalam memberikan manfaat luar biasa bagi masyarakat.
“Saya lihat orang-orang yang nggak mampu bisa melakukan operasi yang mahal, saya sampai kaget dengarnya. Tapi kalau bagus, ya kita jalani, kenapa nggak, ” pungkasnya, menunjukkan apresiasi terhadap dampak positif layanan BPJS Kesehatan bagi kesejahteraan masyarakat. (PERS)
