Updates.
SUBULUSSALAM - Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) Kawendra Lukistian secara tegas menyatakan bahwa pintu dialog antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah senantiasa terbuka lebar bagi semua pihak yang berkepentingan. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa perusahaan yang beroperasi di daerah memberikan kontribusi yang setimpal, mencakup penciptaan lapangan kerja dan perlindungan hak-hak masyarakat agar tidak merasa dirugikan.
“Perusahaan juga bagian dari masyarakat. Karena itu semuanya harus berjalan secara seimbang. Selama duduk bersama sebagai sesama manusia, semua persoalan pasti bisa diselesaikan, ” kata Kawendra, Senin (18/11/2025), saat menghadiri rapat koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait sengketa lahan di Kantor Walikota Subulussalam, Aceh.
Dalam forum penting tersebut, politisi dari Fraksi Partai Gerindra ini menggarisbawahi perhatian serius pemerintah pusat, khususnya Presiden, terhadap perlindungan kelompok masyarakat yang rentan. Ia menegaskan bahwa era pemerintahan saat ini tidak memberikan ruang sedikit pun bagi tindakan pelanggaran hukum.
“Presiden kita tidak pandang bulu. Jika ada yang bersalah, akan ditindak. Sudah ada sekitar 4 jutaan hektare lahan yang diambil alih negara, dan itu tidak akan berhenti, ” ujarnya, menunjukkan komitmen kuat terhadap penegakan keadilan.
Sebagai legislator yang mewakili Dapil Jatim IV, Kawendra juga berjanji untuk berperan aktif sebagai mediator dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul antara masyarakat dan perusahaan di wilayah tersebut. Komitmen ini disampaikan menyusul banyaknya masukan dan keluhan yang ia terima langsung dari warga dan perwakilan perusahaan di lapangan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah beserta seluruh elemen terkait akan melakukan kajian mendalam terhadap setiap masukan yang diterima. Hasil kajian ini nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi profesional yang mengutamakan kepentingan bersama demi kemajuan Subulussalam.
“Saya berharap rapat ini menjadi langkah awal dalam menciptakan hubungan yang lebih sehat antara masyarakat dan perusahaan, sekaligus memastikan pembangunan berjalan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan, ” imbuhnya, menyampaikan harapan besar untuk masa depan yang lebih harmonis dan berkeadilan. (PERS)
