Updates.
JAKARTA - Warga yang hidup berdampingan dengan operasi migas kerap diterpa polusi, bising, dan rusaknya lingkungan, namun manfaat ekonomi yang diterima terasa minim. Situasi ini menjadi sorotan tajam Anggota Komisi XII DPR RI, Dewi Yustisiana, yang menilai program Pengembangan Masyarakat/Corporate Social Responsibility (PPM/CSR) perusahaan migas lebih banyak bersifat formalitas ketimbang menjawab kebutuhan mendesak publik.
Keluhan terkait lingkungan hidup, yang selalu muncul dari daerah-daerah yang dikunjungi Komisi XII DPR mulai dari Kalimantan, Sulawesi, hingga Sumatra, menurut Dewi, tidak sebanding dengan klaim program CSR perusahaan. Ia mengamati bahwa pola CSR saat ini lebih mengutamakan citra perusahaan daripada keberlanjutan manfaat bagi masyarakat sekitar.
“Seringkali yang diperhatikan itu hanya pegawai perusahaan yang kebetulan berasal dari daerah itu tapi warga yang tinggal di ring satu tidak diperhatikan, ” ujar Dewi Yustisiana dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI dengan Kepala SKK Migas dan 14 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada beberapa waktu lalu, dikutip dari laman dpr.go.id, Senen (17/11/2025).
Dewi menegaskan pentingnya program yang relevan dan berkelanjutan bagi masyarakat, bukan sekadar bantuan sesaat seperti sembako yang manfaatnya cepat hilang. Ia menyayangkan proposal warga yang masuk akal, seperti budidaya ikan atau peternakan ayam, justru tidak mendapatkan respons dari perusahaan.
“Hal-hal kecil seperti itu mungkin dianggap sepele oleh perusahaan, tapi bagi mereka itu bisa menjadi sumber makan atau uang untuk bayar sekolah anak, ” tuturnya, menyoroti betapa program sederhana dapat berdampak besar bagi kehidupan warga.
Oleh karena itu, ia mendesak SKK Migas dan seluruh KKKS untuk segera memperbaiki mekanisme komunikasi, mempercepat respons terhadap aspirasi masyarakat, dan memastikan setiap program pengembangan masyarakat benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil warga. Keberadaan industri migas, tegasnya, seharusnya tidak hanya meninggalkan dampak lingkungan tanpa kompensasi sosial yang memadai.
“Tolong, sesuatu yang kecil bagi perusahaan bisa sangat berarti bagi mereka yang hidup berdampingan dengan dampak eksplorasi migas, ” tandas politisi Fraksi Partai Golkar itu, menekankan pentingnya kepedulian dan tindakan nyata dari sektor migas. (PERS)
