Updates.
JAKARTA - Demi mengejar target belanja anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 71 triliun tahun ini, pemerintah mengambil langkah drastis dengan mengubah skema pencairan dana. Perubahan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi anggaran yang sebelumnya terbilang lambat.
Per Agustus 2025, program MBG baru berhasil merealisasikan belanja sebesar Rp 13 triliun, atau baru menyentuh 18, 3?ri total pagu yang disiapkan. Angka ini tentu menjadi catatan penting bagi Kementerian Keuangan untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primano Bhakti, menjelaskan bahwa perubahan skema ini beralih dari sistem reimburse menjadi penyerahan dana di awal.
"Jadi belanja dulu, kemudian dicatat, ditagihkan. Tapi setelah April, enggak gitu, dia bikin perencanaan sampai 10 hari ke depan, sampaikan ke kami, kita bayar, " ungkap Prima dalam keterangannya di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Sejak April 2025, skema baru ini terbukti memberikan dampak positif. Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan adanya percepatan belanja anggaran MBG hingga tiga kali lipat per September 2025.
"Jadi ada perubahan, makanya kalau kita lihat pergerakan daripada realisasi, untuk MBG itu sekarang sduah mulai cepat, jadi sejak Juni, Juli, Agustus, terus ke September ini naik 3 kali lipat, " tutur Prima, menunjukkan optimisme terhadap program ini.
Per September 2025, realisasi pencairan anggaran MBG telah melonjak signifikan menjadi Rp 20 triliun. Dampaknya terasa langsung pada jangkauan penerima program yang kini menembus 30 juta orang, naik dari 22, 7 juta per Agustus 2025. Selain itu, jumlah Sekolah Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) yang terlibat juga bertambah menjadi 13 ribu dari sebelumnya 7.644.
"Jadi kita evaluasi, lalu kita balik deh, duitnya kita kasih dulu buat 10 hari lu pake, kurang ya bayar lagi. Itu buktinya sudah ada percepatan yang cukup signifikan setelah bulan April, " tegas Prima, menggarisbawahi efektivitas strategi baru ini dalam mendorong realisasi anggaran dan perluasan manfaat program. (PERS)
