Ibrahim
KOTIM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, Rimbun, menyatakan tekadnya untuk menerjemahkan ilmu dan pengalaman yang didapat dari Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2026 atau retret Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI ke dalam perumusan kebijakan daerah yang lebih mantap dan berorientasi jangka panjang.
"Ini bukan sekadar kegiatan biasa. Kami berdiskusi dan bertukar pandangan dengan pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia. Banyak pengalaman dan strategi yang bisa diterapkan di daerah, " ungkap Rimbun di Sampit, Senin (20/04/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Rimbun usai dirinya berpartisipasi dalam retret yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI di Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 15 hingga 19 April 2026. Kegiatan ini dirancang untuk membentuk pemimpin daerah yang berkarakter negarawan, menguatkan pemahaman visi besar menuju Indonesia Emas 2045, serta mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kerja sama lintas sektor.
Lebih dari itu, retret ini menjadi wadah berharga untuk memperluas horison kepemimpinan, khususnya dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan masa kini. Para peserta dibekali materi komprehensif, meliputi ketahanan nasional, geopolitik, hingga kiat menghadapi gejolak global.
Menurut Rimbun, bekal tersebut telah membuka perspektif baru dalam merancang kebijakan daerah agar lebih adaptif dan berwawasan ke depan. Ia menyadari, situasi terkini menuntut para pemimpin daerah untuk memiliki pandangan yang luas, melampaui batas-batas lokal.
"Pembangunan daerah tidak bisa dilepaskan dari dinamika nasional maupun global. Karena itu, pemahaman yang komprehensif sangat penting agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran, " jelasnya.
Rimbun turut menyoroti sejumlah isu krusial yang dihadapi Kotim, termasuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, kelancaran distribusi logistik, serta penguatan ketahanan ekonomi daerah. Ia menekankan perlunya pendekatan yang terintegrasi untuk menangani persoalan-persoalan tersebut.
"Kenaikan BBM beberapa waktu terakhir misalnya, dampaknya sangat terasa sampai ke daerah. Ini yang perlu kita sikapi dengan kebijakan yang matang agar tidak terlalu membebani masyarakat, " ujarnya.
Di samping itu, Rimbun menggarisbawahi esensi penguatan sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menggerakkan roda pembangunan. Ia meyakini, kolaborasi yang solid akan melahirkan kebijakan yang lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Kolaborasi itu kunci. Dengan sinergi yang kuat, kebijakan yang dihasilkan akan lebih tepat sasaran dan dirasakan langsung oleh masyarakat, " tegasnya. (PERS)
Syafruddin Adi 
AmeliaRiski_JIS... 
Basory Wijaya 
