Updates.
JAKARTA - Kesehatan mental kini menjadi pilar tak terpisahkan dari Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), sebuah penegasan kuat dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli. Ia menekankan bahwa lingkungan kerja ideal tidak hanya menuntut keamanan fisik semata, melainkan juga harus mampu memupuk kesejahteraan dan kesehatan mental para pekerjanya. Pandangan ini sejalan dengan arus global yang semakin menempatkan well-being atau kesejahteraan sebagai kebutuhan fundamental di tempat kerja.
“Jika manusia adalah pusat dari keselamatan dan kesehatan kerja, maka yang perlu kita lindungi bukan hanya fisiknya. Kesehatan mental adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keselamatan dan kesehatan kerja yang sesungguhnya, ” ujar Yassierli dalam Webinar Ketenagakerjaan memperingati Hari K3 Internasional di Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Pentingnya perhatian terhadap aspek kesehatan mental ini semakin relevan mengingat tingginya risiko psikososial yang mengintai di tempat kerja. Tekanan kerja yang berlebihan, jam kerja yang tak kenal waktu, konflik interpersonal, hingga minimnya dukungan dari lingkungan sekitar, semuanya berpotensi menggerogoti kesehatan mental pekerja.
Dampak nyata dari kondisi ini terekam dalam data International Labour Organization (ILO) tahun 2026. Laporan tersebut mengungkap bahwa masalah kesehatan mental di tempat kerja berkontribusi pada sekitar 840 ribu kematian per tahun secara global. Lebih memprihatinkan lagi, hilangnya 12 miliar hari kerja produktif dan kerugian ekonomi setara 1, 37 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia turut menjadi catatan suram.
Indonesia pun tak luput dari tantangan serupa. Data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018 menunjukkan lebih dari 19 juta angkatan kerja mengalami gangguan mental emosional, sementara lebih dari 12 juta lainnya terjerat dalam depresi. Kelompok rentan seperti buruh, sopir, dan pekerja rumah tangga di sektor informal menjadi sorotan utama dalam menghadapi risiko ini.
Menyikapi situasi ini, Yassierli mendesak jajaran pengawas ketenagakerjaan untuk menguatkan peran mereka dalam penerapan SMK3 di berbagai perusahaan. Pengawasan tidak boleh lagi hanya terpaku pada aspek fisik, melainkan harus mencakup evaluasi mendalam terhadap beban kerja, jam kerja, serta kondisi psikososial yang dialami oleh para pekerja.
Untuk memperkuat ekosistem keselamatan dan kesehatan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan juga berupaya mengoptimalkan fungsi enam Balai K3 yang tersebar di berbagai wilayah. Institusi ini diharapkan menjadi pusat strategis untuk sosialisasi, promosi, dan sertifikasi SMK3, sekaligus menjadi wahana pengujian yang krusial demi peningkatan standar keselamatan dan kesehatan kerja di dunia usaha.
Lebih lanjut, Menaker mendorong dinas ketenagakerjaan di seluruh penjuru daerah untuk mempercepat implementasi SMK3, baik di lingkungan perusahaan maupun instansi pemerintah. Peningkatan jumlah dan kapasitas asesor K3 menjadi salah satu kunci strategis dalam upaya ini.
“Kami ingin memastikan setiap tempat kerja tidak hanya aman, tetapi juga sehat dan nyaman bagi pekerja, ” tegas Yassierli, menutup pernyataannya dengan harapan terciptanya lingkungan kerja yang holistik bagi seluruh angkatan kerja Indonesia. (PERS)
Syafruddin Adi 
