Updates.
JAKARTA - Ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang mengatasnamakan Unit Respon Cepat (URC) Bergerak, pada Jumat (7/11/2025), memadati kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Dengan semangat yang membara, mereka menggelar aksi damai bertajuk "Aksi 711 Tujuan Satu-Satunya". Titik kumpul ini menjadi saksi bisu tuntutan mereka yang tertuju langsung ke Istana Negara. Tujuannya jelas: mengawal dan memastikan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojol yang rencananya akan dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto benar-benar berpihak pada kesejahteraan mereka.
Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan sebuah perjuangan kolektif untuk mendapatkan payung hukum yang adil dan melindungi nasib para mitra ojol. URC Bergerak datang dengan lima poin aspirasi krusial yang mereka harap dapat didengar dan dipertimbangkan serius oleh pemerintah.
Poin-poin tersebut meliputi penolakan tegas terhadap potongan 10 persen dari pendapatan, penolakan terhadap upaya menjadikan status mereka sebagai pekerja atau buruh, penolakan terhadap pengaturan jam operasional (onbid) yang membatasi fleksibilitas, penolakan terhadap draf Perpres yang konon berasal dari pihak non-ojol, serta tuntutan agar pemerintah mengeluarkan payung hukum yang benar-benar berkeadilan bagi seluruh elemen dalam ekosistem transportasi digital.
Ahmad Bakri, yang akrab disapa Okky, selaku Juru Bicara (Jubir) URC Bergerak, menyatakan dengan lugas bahwa Aksi 711 ini adalah bentuk pengawalan agar Perpres yang kelak diterbitkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, betul-betul mencerminkan suara dan kebutuhan driver ojol asli.
"Kehadiran kami disini bukan untuk menolak rencana pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi driver ojol melalui Perpres, melainkan kami mengawal agar Perpres yang dikeluarkan oleh Pak Presiden merupakan masukan yang benar dari ojol asli bukan serikat apapun yang mengatasnamakan ojol, " ujar Okky.
Okky menekankan kembali lima poin aspirasi URC yang harus menjadi pertimbangan utama. "URC tegas menolak potongan 10 persen, URC tegas menolak status mitra menjadi pekerja/buruh, URC menolak pengaturan jam onbid dan tetap ingin fleksibel, URC menolak draft Perpes dari oknum non ojol, dan URC meminta payung hukum yang berkeadilan bagi semua pihak agar ekosistem digital ini tetap terjaga, " tegasnya.
Melihat antusiasme ribuan massa aksi yang membawa aspirasi murni, pihak Istana Negara merespon dengan sigap. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, atas perintah langsung dari Presiden, menerima delapan perwakilan dari URC Bergerak. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi para driver untuk memaparkan langsung poin-poin aspirasi mereka.
Juri Ardiantoro mengapresiasi perjuangan URC Bergerak dan berjanji akan segera melaporkan hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melibatkan setiap elemen, khususnya URC Bergerak, dalam perumusan Perpres agar hasilnya benar-benar berkeadilan bagi semua pihak.
Pertemuan yang berlangsung secara tertutup antara perwakilan URC dan Wamensesneg ini disambut sebagai angin segar oleh seluruh driver ojol di Indonesia. Sesi paparan diakhiri dengan sesi foto bersama dan penyerahan dokumen kajian dari URC Bergerak mengenai potensi dampak negatif dan positif dari kebijakan yang akan dikeluarkan.
Usai pertemuan, ribuan massa Aksi 711 kembali menuju Lapangan Banteng dengan pengawalan ketat dari lebih dari 1.500 personel kepolisian. Aksi berjalan tertib dan damai, meskipun memicu kemacetan di beberapa ruas jalan seperti di Irti Monas, Bundaran Tugu Tani, Gambir, hingga Lapangan Banteng akibat banyaknya massa yang hadir.
URC Bergerak kembali menegaskan sikapnya yang menolak sistem pekerja/buruh dan potongan 10 persen, sembari memberikan dukungan penuh terhadap perumusan payung hukum yang benar-benar dapat melindungi kesejahteraan dan menjaga fleksibilitas kerja mitra ojol. (PERS)
Prijo Atmodjo 
