Updates.
JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, merespons serius usulan peningkatan status Perusahaan Umum (Perum) Bulog. Usulan yang datang dari salah satu anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ini berniat mengangkat Bulog dari statusnya di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi setara dengan kementerian atau lembaga negara lainnya. Ini bukan sekadar perubahan birokrasi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan nasional.
Perdebatan sengit di Senayan juga menyuarakan ide penggabungan Bulog dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Tujuannya jelas: menciptakan entitas yang lebih independen, memangkas hambatan birokrasi, dan memastikan kelancaran distribusi bahan pokok krusial, terutama beras. Kemacetan birokrasi seringkali menjadi momok yang menghambat laju pasokan, dan wacana ini diharapkan menjadi solusi jitu.
Menanggapi aspirasi tersebut, Prasetyo Hadi memberikan sinyal positif. "Nanti kita kaji ya, nanti kita kaji dulu ya. Yang pasti adalah Bulog terus kita perbaiki, " ujar Prasetyo saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di kediaman Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (12/10/2025) malam. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengevaluasi dan menyempurnakan peran Bulog.
Pras, sapaan akrabnya, menekankan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki dan memperkuat peran Bulog. Tujuannya adalah mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Ia menyoroti keberhasilan Bulog dalam menjaga cadangan beras nasional, yang pada awal 2025 lalu mendapatkan suntikan dana signifikan dari Kementerian Keuangan sebesar Rp16, 6 triliun. Dana ini terbukti ampuh mendongkrak cadangan beras nasional hingga menembus rekor tertinggi.
Pada Juli 2025, Perum Bulog berhasil mencatatkan stok beras nasional mencapai angka fantastis, yakni 4, 2 juta ton. Angka ini merupakan capaian tertinggi sejak Indonesia merdeka, menandai tonggak penting dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Prasetyo mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian ini, "Alhamdulillah kan kemarin dalam sejarah, salah satu pencapaian yang tertinggi serapan dari Bulog."
Lebih lanjut, pemerintah berencana memberikan pendanaan tambahan untuk Bulog. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi melimpahnya produksi beras dan jagung, sehingga Bulog dapat menyerap hasil panen petani secara lebih optimal. Berdasarkan informasi dari situs resmi Kementerian Keuangan, pemerintah melalui kementerian tersebut akan menyuntikkan dana investasi sebesar Rp5, 5 triliun untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2025.
Prasetyo menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kerja keras bersama demi kedaulatan pangan. "Intinya adalah kita betul-betul, mari semua kita kerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu, " tegasnya. Komitmen ini diharapkan dapat diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan, memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. (PERS)
