Updates.
POLITISI - Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi atau KDM, telah menorehkan jejak panjang dalam kancah politik Indonesia. Lahir pada 11 April 1971, pria yang kini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025–2030 ini memiliki rekam jejak yang kaya, mulai dari legislator hingga kepala daerah. Perjalanan kariernya tidak lepas dari dinamika politik dan kebijakan yang kerap menjadi sorotan publik.
Sebelum menduduki kursi orang nomor satu di Jawa Barat, Dedi Mulyadi telah lebih dulu mengabdikan diri sebagai Bupati Purwakarta selama dua periode penuh, dari tahun 2008 hingga 2018. Pengalamannya sebagai pemimpin daerah dimulai bahkan sebelum itu, yakni sebagai wakil bupati dan legislator di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purwakarta sejak 1999. Kiprahnya di Partai Golongan Karya juga tak kalah signifikan, di mana ia pernah didaulat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat pada 2016.
Memasuki panggung Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024, Dedi Mulyadi yang telah beralih ke Partai Gerindra, kembali dipercaya oleh Koalisi Indonesia Maju untuk memimpin provinsi terpadat di Indonesia. Berpasangan dengan Erwan Setiawan, duet Dedi-Erwan berhasil meraih suara mayoritas dan resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025, menandai babak baru dalam perjalanan politiknya.
Kehidupan awal Dedi Mulyadi diwarnai kesederhanaan. Lahir di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, ia merupakan putra bungsu dari sembilan bersaudara. Ayahnya, seorang pensiunan tentara, dan ibunya yang merupakan aktivis PMI, menanamkan nilai-nilai kerja keras sejak dini. Dedi kecil terbiasa membantu ibunya mengembala domba dan berladang.
Pendidikan Dedi Mulyadi ditempuh di tanah kelahirannya, Subang, hingga jenjang SMA. Ia kemudian melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Hukum Purnawarman Purwakarta dan meraih gelar Sarjana Hukum pada 1999. Semasa kuliah, Dedi aktif dalam organisasi mahasiswa, bahkan pernah menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Islam cabang Purwakarta. Gelar magister manajemen pun ia raih dari Universitas Widyatama pada 2021, menunjukkan komitmennya pada pengembangan diri.
Karier politik Dedi Mulyadi dimulai saat ia terpilih menjadi Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta. Tak lama, ia beralih menjadi Wakil Bupati Purwakarta, sebelum akhirnya memimpin kabupaten tersebut sebagai Bupati. Dua periode kepemimpinannya di Purwakarta diwarnai berbagai kebijakan yang tak jarang mengundang kontroversi, namun juga tak sedikit yang dinilai membawa perubahan positif bagi masyarakat.
Salah satu kebijakan yang paling diingat dari masa kepemimpinannya sebagai Bupati Purwakarta adalah larangan berpacaran atau bertamu di atas jam 9 malam serta larangan usaha permainan daring dan PlayStation. Kebijakan ini, menurut Dedi, bertujuan untuk menjaga akhlak remaja dan mengantisipasi dampak negatif dari perkembangan teknologi. Ia meyakini bahwa kebijakan yang tegas diperlukan demi membentuk generasi muda yang berkarakter.
Sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi langsung dihadapkan pada tantangan besar, salah satunya penanggulangan banjir. Menanggapi banjir besar yang melanda Jabodetabek pada Maret 2025, ia segera melakukan sidak ke kawasan Puncak dan memerintahkan pembongkaran bangunan yang melanggar izin dan menutup resapan air. Ia juga mengalokasikan anggaran besar untuk normalisasi Kali Bekasi, melibatkan penertiban bangunan liar di bantaran sungai.
Selain itu, Dedi Mulyadi juga mengusulkan kebijakan yang cukup menuai perdebatan terkait program Keluarga Berencana (KB) bagi penerima bantuan sosial (bansos). Ia sempat mengemukakan gagasan untuk mewajibkan peserta bansos mengikuti program KB, khususnya KB pria vasektomi, dengan tujuan menekan angka kelahiran dan mencegah penumpukan bantuan pada keluarga dengan anggota yang terlalu banyak. Namun, ia kemudian mengklarifikasi bahwa program KB bukan hanya vasektomi dan tidak ada kebijakan yang mensyaratkan hal tersebut.
Gagasan lain yang memicu perdebatan adalah program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer. Kebijakan ini dirancang untuk membentuk kedisiplinan dan karakter siswa yang terlibat dalam kenakalan remaja melalui pembinaan di lingkungan militer. Meski mendapat kritik dari berbagai pihak terkait pendekatan militeristik, Dedi menegaskan bahwa program ini bukan pelatihan militer, melainkan pembinaan karakter dan mental.
Memasuki Juni 2025, Dedi Mulyadi kembali memperkenalkan kebijakan jam malam bagi pelajar dan penetapan jam masuk sekolah pada pukul 06.30 WIB. Kebijakan jam malam bertujuan melindungi pelajar dari paparan hal negatif di malam hari, sementara jam masuk sekolah yang lebih pagi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu keluarga. Kedua kebijakan ini pun tak luput dari sorotan dan kritik dari berbagai kalangan.
Dedi Mulyadi juga pernah tersandung kontroversi terkait dugaan penistaan agama pada tahun 2008, saat ia diduga menyamakan Al-Qur'an dengan alat musik suling. Ia kemudian memberikan klarifikasi dan permintaan maaf, menyatakan bahwa dugaan tersebut muncul akibat salah tafsir.
Tragedi di pesta pernikahan putranya, Maula Akbar, di Alun-alun Garut pada Juli 2025, yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia akibat desak-desakan, juga menjadi peristiwa kelam. Dedi Mulyadi sendiri sempat memberikan pernyataan yang berbeda terkait pengetahuannya mengenai acara makan gratis bagi warga yang diselenggarakan dalam acara tersebut.
Dalam kehidupan pribadinya, Dedi Mulyadi pernah menikah dengan Sri Muliawati dan dikaruniai seorang putra yang meninggal dunia di usia dini. Pernikahan keduanya dengan Anne Ratna Mustika menghasilkan dua orang anak, namun keduanya kini telah resmi bercerai pada 22 Februari 2023. Meski demikian, kiprah politiknya terus berlanjut, memimpin Jawa Barat dengan berbagai kebijakan yang terus menjadi perhatian publik.
Tak hanya kiprah politiknya, Dedi Mulyadi juga telah menerima penghargaan Satyalancana Kebudayaan pada tahun 2021, sebuah pengakuan atas kontribusinya di bidang kebudayaan. (PERS)
