Updates.
GORONTALO - Provinsi Gorontalo kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini, apresiasi datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) atas dedikasi dan komitmen kuat dalam menjaga serta meningkatkan kualitas layanan perlindungan anak di wilayahnya. Penghargaan ini menjadi bukti nyata kerja keras dan sinergi yang terjalin.
Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hak Anak (PHA) Wilayah II, Eko Novi Ariati, secara langsung menyampaikan apresiasi tersebut dalam kegiatan Sosialisasi Ruang Bersama Indonesia (RBI) dan penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Gorontalo. Acara penting yang dibuka oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, ini diselenggarakan di Rumah Jabatannya pada Kamis (11/12/2025).
Dalam sambutannya, Eko Novi Ariati tak ragu melontarkan pujian setinggi-tingginya atas keberhasilan Provinsi Gorontalo meraih predikat Provinsi Layak Anak tahun 2025. Ia menekankan bahwa capaian luar biasa ini merupakan buah dari pendampingan dan pembinaan yang konsisten dari pemerintah provinsi kepada seluruh kabupaten dan kota dalam memenuhi berbagai indikator KLA.
"Predikat ini tentu tidak diberikan begitu saja. Kami menilai provinsi yang benar-benar melakukan pembinaan dan pendampingan secara konsisten. Karena itu kami berharap Bapak-Ibu tidak kendor dan terus meningkatkan kinerja, agar prestasi ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, " ujar Eko Novi Ariati.
Lebih lanjut, Eko Novi juga menyoroti peran Gorontalo sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam implementasi program Ruang Bersama Indonesia (RBI). Ia secara spesifik menyebut Kabupaten Bone Bolango dan Boalemo sebagai daerah piloting yang sukses menjalankan program Desa Ramah Perempuan dan Layak Anak, sehingga kini menjadi rujukan nasional untuk replikasi program serupa.
"Tantangan berikutnya adalah bagaimana praktik baik ini benar-benar diterapkan sampai ke desa. Pada prinsipnya, RBI dan KLA memiliki tujuan sama, yaitu mengkolaborasikan seluruh pemangku kepentingan dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa untuk mendukung upaya perlindungan anak secara berkelanjutan, " jelas Eko Novi.
Ia juga mengapresiasi langkah strategis Provinsi Gorontalo dalam menyatukan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pemerintah desa dalam satu dinas. Menurutnya, kebijakan ini sangat efektif dalam memperkuat sinergi program hingga ke level terbawah.
Menanggapi apresiasi tersebut, Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie menyampaikan terima kasih atas kunjungan delegasi Kemen PPPA dan menegaskan kembali pentingnya kolaborasi antar seluruh elemen masyarakat. Ia sepakat bahwa sinergi sangat krusial untuk kesuksesan program RBI dan peningkatan predikat KLA di Gorontalo.
"Memang perlu kolaborasi agar program RBI ini berhasil. Apalagi seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo telah berpredikat Kabupaten/Kota Layak Anak. Seperti yang disampaikan Ibu Eko, capaian ini harus terus ditingkatkan untuk memastikan anak terlindungi dan perempuan terjamin, " ujar Idah Syahidah.
Sebagai wakil gubernur perempuan pertama di Gorontalo, Idah Syahidah juga mengungkapkan komitmennya yang kuat untuk memperjuangkan keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Ia menceritakan bahwa sempat ada rencana untuk menggabungkan kembali dinas tersebut dengan Dinas Sosial, namun ia berjuang keras agar urusan perempuan dan anak tetap menjadi prioritas dengan dinas tersendiri.
"Alhamdulillah dalam SOTK baru nanti PPPA digabung dengan pemerintah desa. Jadi sudah pas ya Bu Eko, karena urusan anak dan perempuan harus sampai ke desa, " tandasnya, disambut senyum hangat dari Eko Novi Ariati.
Acara sosialisasi ini turut dihadiri oleh Kepala Dinas PPPA Provinsi Gorontalo Yana Yanti Suleman, Kepala Dinas PMD-Dukcapil Reflin Buata, perwakilan Kepala Dinas PPPA Kabupaten/Kota, perwakilan organisasi perempuan, serta Kepala Desa Ayula Selatan yang menjadi desa pilot project RBI. (PERS)
Achmad Sarjono 
Anton Atong... 
Prijo Atmodjo 
HermanDjide 
Kevin Guntur 
