KP2MI Usulkan Penempatan Polisi Aktif untuk Perkuat Pemberantasan TPPO

Jakarta – Wakil Menteri Komite Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyatakan perlunya penempatan personel Polisi Republik Indonesia (POLRI) aktif di kementerian strategis. 

Usulan ini diajukan sebagai upaya untuk mempercepat dan memperkuat penegakan hukum serta koordinasi dalam mengatasi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang semakin kompleks dan bersifat lintas batas.

Baca juga: Bareskrim Polri Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, 2 Kurir Ditangkap di Bekasi

Dalam pernyataannya, Wamen KP2MI Dzulfikar Ahmad Tawalla menyoroti tantangan besar dalam menangani TPPO. 

"Kasus TPPO saat ini sangat kompleks dan seringkali melibatkan jaringan lintas batas. Untuk menangani hal ini secara efektif, dibutuhkan sinergi yang lebih kuat antara KP2MI dan institusi penegak hukum seperti POLRI, " jelasnya, beberapa waktu lalu.

Baca juga: Brigjen Ade Ary Syam Indradi Kini Pimpin Divhumas Polri Bidang Multimedia

Menurutnya, penempatan polisi aktif di kementerian dianggap penting untuk mempercepat lenegakan hukum dengan memanfaatkan keahlian kepolisian dalam penyidikan dan penindakan, dan membangun jembatan komunikasi yang lebih cepat dan efisien antara KP2MI dan POLRI.

Wamen Dzulfikar juga menyampaikan bahwa usulan ini didasarkan pada keterbatasan yang dimiliki oleh KP2MI, baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) maupun kewenangan untuk melakukan penindakan hukum secara langsung.

Baca juga: Menko Yusril: Kurikulum Polisi Harus Fokus Jaga Kamtibmas

"Mengingat keterbatasan SDM dan kewenangan yang dimiliki oleh KP2MI, kolaborasi langsung dengan penegak hukum melalui penempatan personel aktif menjadi langkah strategis untuk memastikan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dapat berjalan optimal, " tambahnya.

Penanganan PMI Ilegal dan TPPO
Sebagai tindak lanjut dari upaya kolaborasi ini, KP2MI dan POLRI juga sepakat untuk membentuk desk khusus yang fokus pada penanganan kasus PMI ilegal dan TPPO. 

Baca juga: Gempur Narkoba, Bareskrim Polri Musnahkan 2,1 Ton Barang Bukti

Pembentukan desk ini merupakan langkah nyata untuk mendukung fokus utama Presiden dalam memberikan perlindungan maksimal kepada Pekerja Migran Indonesia.

Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi momentum percepatan dalam pemberantasan sindikat TPPO dan memberikan keadilan serta perlindungan yang lebih baik bagi seluruh Pekerja Migran Indonesia. (***)

Baca juga: Akademis Hukum Administrasi Negara: Penugasan Polri di Luar Institusi Sah