Updates.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa keterangan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengenai asal-usul pemberian kuota haji tambahan dari Pemerintah Arab Saudi telah memperkuat bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik. Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Jumat (23/1/2026).
Menurut KPK, keterlibatan Dito Ariotedjo dalam rangkaian lawatan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo ke Arab Saudi pada tahun 2022 menjadi salah satu poin penting. Kehadiran dan keterangan Dito dianggap semakin menguatkan informasi serta bukti yang telah diperoleh penyidik terkait dugaan diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama.
"Ini juga kemudian menguatkan terkait dengan informasi-informasi atau bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik KPK berkaitan dengan diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama, " ujar Budi Prasetyo.
Meskipun demikian, Budi menambahkan bahwa KPK masih perlu memeriksa sejumlah saksi lain guna memantapkan pembuktian tindak pidana terhadap tersangka. Ia menekankan bahwa keterangan dari Dito Ariotedjo sangat membantu tim penyidik dalam melengkapi rangkaian bukti yang telah terkumpul sebelumnya.
Pemeriksaan Dito Ariotedjo, yang memiliki nama lengkap Ario Bimo Nandito Ariotedjo, telah rampung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 di Gedung Merah Putih KPK.
Dito Ariotedjo sendiri mengungkapkan bahwa penyidik banyak menanyakan detail mengenai kunjungan kerjanya bersama Presiden Joko Widodo ke Arab Saudi pada tahun 2022.
"Secara garis besar, memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan tadi saya sudah menceritakan semuanya detail dan semoga bisa membantu KPK yang sedang menyelesaikan perkara ini, " kata Dito.
Pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri), yang menghasilkan penandatanganan kerja sama dalam bentuk MoU, turut menjadi fokus pemeriksaan.
"Jadi itu pas bilateral dengan waktu itu Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman (MBS), waktu itu masih Putra Mahkota ya kalau enggak salah, tapi sudah Perdana Menteri. Jadi itu dilakukan. Jadi tadi saya menjelaskan dan juga apa saja kegiatan-kegiatan waktu di Arab Saudi, " jelas Dito.
Dito memaparkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Pangeran MBS mendiskusikan berbagai isu strategis, termasuk investasi, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), dan pelayanan haji. Namun, ia menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan yang secara spesifik menyinggung mengenai kuota haji dalam pertemuan tersebut.
"Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji. Karena kan haji kita butuh banyak kan, " tuturnya.
Lebih lanjut, Dito mengakui bahwa penyidik juga mencecarnya terkait keterlibatan Maktour Travel, salah satu biro perjalanan haji, dalam kasus ini. Ia membenarkan adanya keterkaitan tersebut.
"Ya pastinya ada lah, kebetulan kan Pak Fuad itu bapak dari istri saya, " ungkap Dito.
Terkait penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah pribadi pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, Dito menyatakan bahwa ia tidak berada di lokasi pada saat itu. Menurutnya, hanya istrinya yang berada di rumah Fuad saat penggeledahan berlangsung.
"Saya tidak di lokasi. Yang ada waktu itu masih istri saya, " pungkasnya. (PERS)
