Updates.
BANDUNG – Peran koperasi desa kini digadang-gadang menjadi garda terdepan dalam upaya pengendalian inflasi di tingkat daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melihat potensi besar lembaga ini sebagai saluran distribusi baru untuk berbagai program strategis pemerintah yang menyasar langsung masyarakat paling bawah.
Selama ini, menurut Mendagri Tito, pemerintah kerap menghadapi kendala dalam penyaluran bantuan atau intervensi harga. “Salurannya belum tentu sampai ke desa, ” ungkapnya dengan nada prihatin.
“Maka kuncinya adalah Koperasi Desa, ” tegas Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Program Tiga Juta Rumah, yang digelar di Kampus IPDN Jatinangor, Senin (27/10/2025).
Pemerintah telah menetapkan target inflasi nasional tahunan sebesar 2, 5 persen, dengan toleransi plus minus 1 persen. Hingga September 2025, angka inflasi tercatat di 2, 65 persen. Mendagri Tito sangat berharap koperasi desa dapat berperan optimal dalam menjaga stabilitas harga dan inflasi, khususnya di pedesaan.
“Kalau saja Kopdes ini berjalan di semua daerah, ekonomi lokal akan bergerak, dan inflasi bisa lebih stabil karena operasi pasar dilakukan langsung melalui koperasi, ” ujarnya penuh keyakinan.
Senada dengan itu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyambut baik penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen baru yang mampu menopang stabilisasi inflasi daerah hingga nasional. Menurutnya, Kopdes/Kel Merah Putih tidak hanya menjadi saluran baru bagi pemerintah untuk menstabilkan harga pangan, tetapi juga menjadi lembaga ekonomi akar rumput yang efektif dalam menyalurkan bantuan sosial dan subsidi.
“Ketika operasionalisasi koperasi ini berjalan maka proses monitoring terhadap inflasi akan lebih detail dan komplit dan intervensi pemerintah (untuk mengendalikan inflasi) bisa langsung dilakukan melalui Koperasi Desa, ” jelas Ferry di lokasi yang sama.
Lebih lanjut, Ferry menyoroti fungsi Kopdes/Kel Merah Putih sebagai offtaker hasil produksi masyarakat, mulai dari sektor perkebunan, pertanian, hingga kerajinan. Produk-produk ini nantinya dapat disimpan di gudang koperasi dan didistribusikan kembali saat terjadi gejolak harga, menjadikannya instrumen vital dalam stabilisasi harga.
Pemerintah pun berkomitmen penuh untuk mempercepat operasionalisasi dan pembangunan Kopdes Merah Putih. “Tahap percepatan pembangunan fisik menjadi kunci operasional koperasi desa secara nasional, ” tegas Ferry, merujuk pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Targetnya, Maret 2026 seluruh aset fisik seperti gudang dan gerai sudah terbangun dan siap beroperasi. (PERS)
