Updates.
OPINI - Di balai-balai desa yang teduh dan hamparan sawah yang membentang, janji-janji perubahan pernah ditiupkan bersamaan dengan lahirnya kebijakan Dana Desa. Harapan besar digantungkan pada kucuran miliaran rupiah itu: jalan-jalan setapak yang akan mengeras dengan aspal, saluran irigasi yang akan mengalirkan kemakmuran, hingga pemberdayaan ekonomi warga kecil. Namun, kini suasana desa sering kali diselimuti kabut kecurigaan. Orang-orang mulai saling berbisik di kedai kopi, menatap nanar pada papan proyek yang angkanya mentereng namun realisasinya tampak setengah hati.
Ironi ini terpampang nyata dalam pembangunan fisik yang serba tanggung. Kita melihat jalan desa yang baru sebulan dibangun sudah mulai retak dan berlubang, menyisakan kerikil tajam yang membahayakan warga. Material yang digunakan tampak murahan, seolah hanya syarat agar proyek terlihat "selesai" di mata pengawas. Di balik laporan pertanggungjawaban yang disusun rapi dengan bahasa administratif yang pelik, sering kali tersembunyi skema pengadaan barang fiktif atau penggelembungan harga yang tak masuk akal.
Korupsi di level desa terasa jauh lebih menyesakkan karena ia menusuk langsung ke jantung persaudaraan. Pelakunya bukanlah orang asing dari ibu kota yang jauh, melainkan tokoh-tokoh yang dikenal warga, orang-orang yang biasanya dituakan dan dipercaya untuk menjaga amanah. Ketika dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama justru mengalir ke garasi pribadi dalam bentuk mobil baru atau renovasi rumah mewah sang pejabat desa, di situlah rasa percaya masyarakat hancur berkeping-keping. Musyawarah desa yang seharusnya menjadi ruang demokrasi kini sering kali berubah menjadi panggung sandiwara yang telah diatur skenarionya.
Dampak sosialnya jauh lebih beracun daripada sekadar kerugian materi. Semangat gotong royong yang menjadi akar kehidupan desa perlahan layu karena warga merasa dikhianati. Muncul apatisme yang pekat; warga malas terlibat dalam pembangunan karena yakin ujung-ujungnya hanya akan memperkaya segelintir elite lokal. "Siapa lagi yang bisa dipercaya?" menjadi pertanyaan retoris yang menggantung pahit di udara.
Jika di tingkat paling dasar—tempat di mana semua orang saling mengenal nama dan wajah—integritas sudah bisa dibeli dengan harga murah, maka masa depan pembangunan bangsa sedang berada dalam ancaman serius. Mengorupsi dana desa bukan hanya mencuri anggaran, melainkan membunuh harapan tentang kemandirian dan keadilan yang seharusnya dimulai dari beranda rumah kita sendiri: desa.
JAKARTA, 12 Januari 2026
Dr. Ir. Hendri, ST., MT
Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia
Syafruddin Adi 
Narsono Son 
