Updates.
JAKARTA - Langkah konkret diambil Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk meringankan beban para pendidik yang berjibaku di garis depan wilayah bencana. Sebanyak 17.500 guru akan menerima tunjangan khusus senilai Rp2 juta per orang. Ini bukan sekadar angka, melainkan wujud apresiasi negara atas dedikasi luar biasa mereka yang tetap menjalankan roda pendidikan di tengah ketidakpastian.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menegaskan komitmen penuh pemerintah dalam memastikan proses belajar mengajar tidak terhenti, bahkan dalam kondisi darurat sekalipun. Dukungan ini diharapkan mampu menjaga semangat para guru dan membantu mereka menghadapi tantangan ekonomi pasca-bencana.
“Pemerintah hadir untuk memastikan pendidikan darurat dapat berjalan, sekaligus memberikan dukungan bagi para guru yang tetap mengabdi di wilayah terdampak, ” ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti di Jakarta pada Rabu (17/12/2025).
Tak hanya tunjangan, Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan keuangan pendidikan sesuai mekanisme yang berlaku. Dana ini vital untuk memulihkan layanan pendidikan di satuan pendidikan yang terdampak, mulai dari operasional pendidikan darurat, perbaikan sarana pembelajaran, hingga pemenuhan kebutuhan mendesak lainnya yang disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Komitmen ini diperkuat dengan penyaluran bantuan non-tunai yang tak kalah penting. Sebanyak 2.873 unit ruang kelas darurat telah didistribusikan untuk menjaga keberlangsungan pembelajaran sementara. Selain itu, 141.335 paket perlengkapan belajar siswa—meliputi buku, alat tulis, tas, seragam, dan sepatu—serta 16.239 paket perlengkapan keluarga turut disalurkan. Bantuan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga satuan pendidikan selama masa tanggap darurat dan pengungsian, khususnya di tiga provinsi yang dilanda banjir dan longsor.
Seluruh upaya ini terjalin erat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan seluruh pemangku kepentingan terkait. Pihak Kemendikdasmen terus berupaya memutakhirkan data dan melakukan verifikasi secara berkala, mengingat masih ada wilayah yang sulit dijangkau akibat keterbatasan akses dan jaringan, terutama di beberapa daerah di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. (PERS)
Prijo Atmodjo 
M Ali Akbar 
Syarip Hidayatulloh 
