Updates.
JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah berupaya keras meningkatkan efektivitas kinerjanya, dengan fokus utama pada percepatan proses penerbitan dokumen persetujuan lingkungan dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah. Langkah strategis ini diungkapkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq dalam acara Refleksi Satu Tahun KLHK/BPLH yang digelar di Jakarta pada Senin (20/10/2025).
Menteri Hanif menekankan pentingnya akselerasi berbagai program. "Beberapa langkah yang sedang kita laksanakan ke depannya harus semakin masif, mulai dari kecepatan Persetujuan Lingkungan kita, " ujar Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq.
Persetujuan Lingkungan diakui sebagai fondasi krusial. Ini tidak hanya memperlancar proses perizinan usaha, tetapi juga menjadi instrumen vital untuk pengawasan lingkungan di masa mendatang. Menyadari hal ini, KLHK menargetkan seluruh pemerintah daerah dapat terintegrasi penuh dengan sistem Amdalnet yang dikelola oleh KLHK/BPLH paling lambat pada Desember tahun ini. Harapannya, sejak Januari 2026, seluruh dokumen Persetujuan Lingkungan di penjuru negeri dapat terkelola secara transparan dan terpusat.
Di ranah pengelolaan sampah, KLHK tidak tinggal diam. Kriteria penilaian untuk penghargaan bergengsi Adipura telah ditingkatkan. Langkah ini diambil menyusul temuan bahwa mayoritas kota yang menjalani proses penilaian Adipura sejauh ini masih berada di bawah skor 50 poin. "Mari kita bangun Adipura dengan substansi yang mendasar sehingga selesai masalah sampah, " tegasnya.
Selain itu, program Penilaian Kinerja Perusahaan (PROPER) terus digalakkan sebagai garda terdepan pengawasan industri. Program ini bertujuan memastikan setiap pelaku industri mematuhi regulasi lingkungan hidup yang berlaku. Dari sisi perubahan iklim, jajaran KLHK diminta untuk secara proaktif menyosialisasikan target pengurangan emisi yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC), serta strategi adaptasi dan mitigasi. Sosialisasi ini menyasar pemerintah daerah hingga masyarakat di tingkat akar rumput, memastikan pemahaman yang komprehensif mengenai aksi iklim Indonesia.
Lebih lanjut, Menteri Hanif menyerukan peningkatan koordinasi di seluruh lini untuk memperkuat upaya pengawasan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Dengan kolaborasi yang solid, diharapkan penanganan isu-isu lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan berdampak nyata. (PERS)
