Ibrahim
MAGELANG - Peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) yang terdiri dari Ketua DPRD se-Indonesia mendapatkan suntikan wawasan strategis di hari terakhir kegiatan yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI. Bertempat di Akademi Militer Magelang pada Minggu (19/4/2026), acara ini menghadirkan tiga tokoh penting: Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si., Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Kajati Jateng) Teguh Subroto, S.H., M.H., dan Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Republik Indonesia (Kakortipidkor Polri) Irjen Pol Totok Suharyanto, S.I.K., M.Hum. Sesi pembekalan diawali dengan materi yang disampaikan langsung oleh Panglima TNI.
Jenderal Agus Subiyanto membuka paparannya dengan gambaran lanskap global yang dinamis, ditandai dengan berbagai konflik di Timur Tengah, Rusia-Ukraina, serta potensi ketegangan lain yang dapat menggoyahkan stabilitas dunia. Situasi ini, menurut Panglima TNI, menuntut adanya kewaspadaan nasional yang tinggi dan penguatan sinergi di antara seluruh elemen bangsa, termasuk pemerintah daerah dan DPRD.
Beliau mendorong adanya kolaborasi erat antara TNI dan DPRD di tingkat daerah. "Silakan (TNI) diajak membangun wilayah-wilayah Bapak–Ibu sekalian untuk mempercepat pembangunan di wilayah dan bisa menyejahterakan masyarakat, " ujar Panglima TNI, menekankan peran TNI dalam mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan.
Panglima TNI juga mengingatkan potensi besar sumber daya alam Indonesia yang melimpah, dari timah hingga nikel, dan berharap pemanfaatannya selaras dengan amanah Presiden untuk menyejahterakan rakyat. Di sisi lain, beliau memaparkan rencana penguatan struktur pertahanan melalui pembentukan satuan-satuan baru, termasuk puluhan Kodam, Lantamal, dan Pasmar baru, serta target pembentukan batalyon baru secara bertahap yang tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga mendukung kegiatan produktif masyarakat.
Kajati Jateng, Teguh Subroto, kemudian melanjutkan sesi dengan tema krusial, “Meneguhkan Integritas Nasional Melalui Peran Strategis Kejaksaan dalam Implementasi Asta Cita”. Teguh Subroto menegaskan bahwa penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan adalah pilar utama keberhasilan pembangunan daerah. Baginya, hukum seharusnya menjadi katalisator kemajuan, bukan justru menambah kerumitan.
Ia menekankan pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mentransformasi paradigma penegakan hukum agar berorientasi pada pengawalan pembangunan nasional. “Hukum harus dari awal, dari awal mula sebuah kegiatan harus hadir adanya penegak hukum di situ. Sehingga apa? Meminimalisir sebuah pelanggaran. Tidak menunggu sifatnya hukum, tetapi harus proaktif, ” tegasnya.
Teguh Subroto juga menyoroti peran hukum dalam menjaga integritas sistem dan tata kelola pemerintahan, serta mengingatkan para Ketua DPRD sebagai pengambil kebijakan untuk tidak ragu dalam menjalankan tugasnya.
Terakhir, Kakortastipidkor Polri, Totok Suharyanto, membedah tiga fungsi esensial DPRD: pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Ia secara khusus menyoroti fungsi anggaran yang memiliki potensi kerawanan tinggi, tidak hanya pada tahap pelaksanaan, tetapi juga sejak perencanaan. Potensi penyimpangan terjadi ketika program tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat, melainkan dipengaruhi kepentingan tertentu, yang berujung pada inefisiensi hingga kerugian negara.
Totok Suharyanto menutup paparannya dengan pesan mendalam, “Integritas bukan sekadar pilihan, melainkan fondasi peradaban.” Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi adalah tentang menjaga kejujuran untuk generasi mendatang. (PERS)
