Kemenhut Cabut 20 Izin PBPH, Termasuk Area Banjir Sumut

JAKARTA - Langkah tegas diambil Kementerian Kehutanan (Kemenhut) di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Sebanyak 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang membentang seluas 750 ribu hektare akan segera dicabut. Keputusan krusial ini mencakup area yang terdampak parah oleh banjir di Sumatera, sebuah pukulan telak bagi pengelolaan hutan yang buruk.

Keputusan ini bukan tanpa dasar. Sebelumnya, pada Februari 2025, Kemenhut telah menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto dengan mencabut 18 PBPH yang meliputi area seluas 526.144 hektare. Kini, langkah serupa kembali diambil, menegaskan komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola hutan.

Baca juga: Perhutani Indramayu Berdayakan Masyarakat Desa Hutan pada Kegiatan Tebangan Sebagai Mitra Strategis

"Kementerian Kehutanan, atas persetujuan Bapak Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH berkinerja buruk seluas kurang lebih 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi terdampak banjir, " ujar Menteri Raja Juli Antoni dalam pernyataannya di Jakarta pada Jumat (05/12/2025).

Lebih jauh, menteri yang akrab disapa Raja Juli ini juga mengumumkan kebijakan moratorium baru untuk izin PBPH di Hutan Alam dan Hutan Tanaman. Langkah ini diharapkan dapat memberikan jeda dan evaluasi mendalam sebelum izin baru dikeluarkan, demi mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.

Baca juga: Menjelang Libur Tahun Baru, Perhutani KPH Indramayu Bersama Pemerintahan Desa Adakan Patroli Pengamanan Hutan

"Saya juga akan memoratorium izin baru PBPH hutan alam dan hutan tanaman, " tambahnya, menunjukkan keseriusan dalam menjaga kelestarian hutan.

Terkait dengan pemandangan menyedihkan berupa gelondongan kayu yang terseret banjir dan longsor di Sumatera, Kemenhut tak tinggal diam. Pihaknya akan segera melakukan investigasi dan evaluasi menyeluruh terhadap fenomena tersebut. Tak hanya itu, Kemenhut menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan tegas bagi pihak yang bertanggung jawab.

Baca juga: Laksmi Wijayanti: Restrukturisasi Izin Hutan untuk Keadilan dan Efisiensi

Untuk mengungkap misteri asal-usul kayu yang terbawa arus, Kemenhut telah mengumpulkan data awal melalui pemindaian drone di berbagai titik terdampak. Selain itu, teknologi canggih berupa perangkat lunak Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) turut dimanfaatkan untuk mengidentifikasi jenis kayu dan merekonstruksi asal-usulnya.

"Keingintahuan publik tentang asal-usul material kayu itu sudah kami respons. Kami memiliki data awal dari penerbangan drone di daerah terdampak, dan memanfaatkan perangkat lunak AIKO untuk mengetahui jenis kayunya dan merekonstruksi asal-muasal kayu tersebut, " jelas Raja Juli Antoni, menekankan transparansi dalam proses investigasi. (PERS) 

Baca juga: Prabowo Perintahkan Peningkatan Jumlah Polisi Hutan, Pemberantasan Ilegal Logging Diperketat